Jangan Jadi Tuna Budaya

Jangan Jadi Tuna Budaya

Pada Musim 2019, sejumlah 12 Kepala Daerah ditangkap KPK, lantas berlanjut th. 2020, di mulai atas penangkapan Bupati Kutai Timur, Bupati Sidoarjo. Tak berhenti di situ, lebih-lebih sampai OTT Menteri Kelautan Perikanan, sampai Wali Kota Cimahi dan Bupati Banggai Laut. Kompas (7/8/2020) KPK mencatat, sebanyak 300 kepala tempat udah terlilit persoalan korupsi sejak diberlakukannya penentuan kepala tempat secara segera terhadap 2005 lalu. Dan OTT heboh waktu KPK menjerat Mensos didalam persoalan suap bansos COVID-19 baru-baru ini.

Tingginya angka korupsi di Indonesia udah memicu semua proses dan sendi kehidupan bernegara rusak gara-gara praktek korupsi udah terjadi secara merata dan memicu larut nyaris semua elite politik. Jika dibiarkan konsisten terjadi dan tanpa tindakan tegas, korupsi akan menggagalkan demokrasi dan memicu negara didalam bahaya kehancuran.
Baju oranye tak dulu memicu jera, pemberitaan persoalan di tempat sampai putusan hakim pun rasanya tak memutus mata rantai praktek korupsi. Seolah, pemberantasan korupsi itu hilang satu tumbuh seribu. Syafei Ma’arif memberikan predikat para koruptor selanjutnya bersama dengan label tuna budaya.
Korupsi adalah tidak benar satu berasal dari sekian banyak tantangan besar yang kini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak tersedia jalan pintas untuk memberantasnya dan tidak tersedia jawaban yang mudah. Korupsi, tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak basic kemerdekaan, tetapi juga menghindar pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang. Itu semua lebih terhadap keringnya praktek nilai kebudayaan kita.
Untuk itu, tak kurang baiknya kita ulang kepada kebudayaan lokal bangsa kita sendiri yang sarat bersama dengan kearifan. Kita dulu diberikan warning oleh Ranggawarsita, “Jaman edan, yen ora ngedan ora keduman.” Kalimat selanjutnya tentu bukan ajakan untuk turut arus, tetapi sebaliknya mengingatkan kita untuk tidak turut gila. Pada konteks luas, korupsi mungkin saja menjadi bagian sinyal zaman edan. Ironisnya, praktek korupsi itu tak sedikit dikerjakan oleh orang terpelajar, berpendidikan tinggi dan mapan.
Kita pungut nilai-nilai kebudayaan lainnya, yang adiluhung yang sekurangnya mampu menjadi rambu dan atau kopi pahit penyadaran sehingga kita tak terlilit terhadap praktek penyimpangan korupsi. Gusti ora sare. Kalimat seksi ini begitu bermakna dan bernyawa saat kita mengedukasi anak-anak kita bahwa dimanapun, kapanpun kita selamanya diawasi, dan Tuhan Maha Melihat apa yang kita perbuat, juga jikalau melaksanakan korupsi.
Nilai lainnya, yaitu sapa tidak benar akan seleh (siapa yang bersalah akan jatuh dan mundur), Aja cidra mundhak cilaka (jangan ngapusi biat tidak celaka). Sing nandur akan ngundhuh (siapa berbuat akan menikmati), jikalau menanam kebaikan maka keselamatan dan berkah selamanya melekat, sebaliknya jikalau korupsi maka sanksi sosial dan hukum juga pengadilan Tuhan selamanya menanti), maka jikalau berkorupsi balasan ketiganya selamanya menunggu.
Kita cobalah buka lembaran Serat Wulangrehnya Sri Pakubuwana IV didalam pupuh Kinanthi, yaitu: Padha gulangen ing kalbu, ing sasmita amrih lantip, aja pijer mangan nendra, keprawiran den kaesthi, pesunen sariranira, sudanen dhahar lan guling. (Latih dan biasakanlah didalam hati nuranimu, sehingga peka terhadap pesan-pesan keutamaan, jangan hanya makan dan tidur, utamakan keperwiraanmu, kekang dan kendalikanlah ragamu, mengurangi makan dan tidur).
Dadiya lakunireku, cegah dhahar lawan guling, lawan aja sukan-sukan, anganggowa sawatawis, ala watake wong suka, nyuda prayitnaning batin. (Jadilah lakumu, menghindar makan dan tidur, juga jangan larut didalam kesibukan bersenang-senang, bersikaplah serba secukupnya, buruk watak orang bersenang-senang, mampu mengurangi kewaspadaan batin). Saripati edukasi berasal dari Kinanti di atas adalah sebuah upaya merebut budaya pengendalian diri untuk membasmi korupsi.
Kita mampu meneladani track record para tokoh, layaknya Ratu Shima (Kalingga) dikenal adil didalam perkara hukum. Yang bersalah, baik rakyat, punggawa, maupun putra sendiri, kalau bersalah dihukum setimpal. Ratu Shima merelakan hukuman potong tangan putranya gara-gara mencuri uang. Kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dari jadi kebijakannya membangun selokan mataram untuk irigasi dan jauhi kerja paksa (Romusha) jaman penjajahan Jepang, lebih-lebih waktu ditilang polisi pun ia pun tak sudi menyuapnya, dll.
Satu lagi, Sang Pahlawan Pangeran Diponegoro yang menampar Patih Yogyakarta waktu itu, Danurejo IV, bersama dengan selopnya. Amarah Diponegoro itu, dipicu gara-gara Danurejo berlaku korup dan menyalahgunakan kewenangan sebagai Patih. Danurejo memutus suatu persoalan berdasarkan upeti yang paling banyak diberikan oleh pihak yang berperkara.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*